Gaji UMR 2026: Proyeksi, Dampak, dan Strategi Hadapi
Tahun 2026 mungkin terasa masih jauh, namun pembahasan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) selalu menjadi topik hangat yang menarik perhatian banyak pihak. Dari pekerja, pengusaha, hingga pemerintah, semua memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda terkait penetapan angka UMR. Lantas, bagaimana proyeksi UMR di tahun 2026 nanti? Faktor-faktor apa saja yang akan memengaruhi kenaikannya, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial mengingat UMR bukan sekadar angka nominal, melainkan cerminan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi suatu daerah. Prediksi yang akurat dan pemahaman mendalam tentang dinamika UMR akan membantu berbagai pihak dalam merencanakan strategi ke depan. Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk UMR 2026, menganalisis faktor penentu, serta memberikan panduan praktis untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Simak penjelasan lengkap dari Hepicar.co.id.
Memahami Mekanisme Penetapan UMR: Landasan Hukum dan Proses
Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMR, atau kini lebih dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, memastikan mereka memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Mekanisme ini diatur secara ketat, dimulai dari tingkat daerah hingga pusat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja yang menginginkan upah layak dan pengusaha yang membutuhkan kepastian biaya operasional. Proses ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan mikro, sehingga angka yang ditetapkan realistis dan berkelanjutan.
Regulasi dan Dasar Hukum Penetapan Upah Minimum
Dasar hukum utama penetapan upah minimum adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi ini secara eksplisit mengatur bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Formula perhitungan UMP dan UMK mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang baru-baru ini diterbitkan juga memberikan landasan baru dalam perhitungan upah minimum, menggantikan PP sebelumnya. Regulasi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai komponen utama dalam penentuan besaran kenaikan upah. Pemerintah berupaya agar formula yang digunakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Peran Dewan Pengupahan dan Stakeholder Lainnya
Proses penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan, sebuah lembaga tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja/buruh. Dewan ini bertugas melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan merumuskan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur atau bupati/wali kota. Diskusi dan negosiasi yang intensif seringkali terjadi dalam forum ini, mencerminkan berbagai kepentingan yang harus diakomodasi.
Selain Dewan Pengupahan, peran akademisi dan pakar ekonomi juga seringkali dilibatkan untuk memberikan kajian dan analisis objektif. Keputusan akhir penetapan UMP ada di tangan gubernur, sementara UMK ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan persetujuan gubernur. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan legitimasi keputusan yang diambil.
Proyeksi Gaji UMR 2026: Faktor Penentu dan Prediksi Awal
Memprediksi besaran UMR 2026 memang bukan tugas yang mudah, mengingat dinamika ekonomi global dan domestik yang sangat fluktuatif. Namun, dengan menganalisis faktor-faktor kunci yang selama ini menjadi penentu, kita bisa mendapatkan gambaran awal yang cukup akurat. Proyeksi ini penting bagi pelaku usaha untuk merencanakan anggaran dan bagi pekerja untuk mengantisipasi daya beli.
Beberapa indikator ekonomi makro menjadi fondasi utama dalam perhitungan. Pemerintah juga terus berupaya mencari formula yang paling adil dan berkelanjutan, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Kondisi geopolitik global pun turut memengaruhi, terutama dalam konteks harga komoditas dan rantai pasok.
Indikator Ekonomi Makro: Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dua indikator utama yang selalu menjadi acuan dalam penetapan upah minimum adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi mengukur kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Jika inflasi tinggi, maka kenaikan upah minimum menjadi sangat relevan untuk menjaga standar hidup pekerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan di Indonesia cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun tekanan inflasi global masih menjadi perhatian.
Pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, mencerminkan kapasitas perekonomian suatu daerah atau negara untuk menciptakan nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ruang untuk meningkatkan upah tanpa mengorbankan daya saing. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 5-5,5%, dengan asumsi kondisi global yang kondusif.
Peran Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Ketenagakerjaan
Kebijakan pemerintah, terutama terkait fiskal dan moneter, memiliki dampak signifikan terhadap penetapan UMR. Subsidi energi, kebijakan suku bunga, dan insentif investasi dapat secara tidak langsung memengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Selain itu, kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat pengangguran dan jumlah angkatan kerja juga menjadi pertimbangan. Tingkat pengangguran yang rendah bisa menjadi indikasi pasar kerja yang ketat, yang dapat mendorong kenaikan upah.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memantau tren pasar kerja dan melakukan dialog sosial dengan berbagai pihak. Formula perhitungan yang tertuang dalam PP 51 Tahun 2023 memberikan bobot pada ketiga variabel (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu) dengan rentang tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas namun juga kepastian dalam proses perhitungan.
Tabel Proyeksi Komponen UMR (Estimasi Awal 2026)
Berikut adalah estimasi awal komponen yang akan memengaruhi perhitungan UMR 2026, berdasarkan tren dan proyeksi lembaga ekonomi:
| Komponen | Estimasi Nilai (2026) | Keterangan |
|---|---|---|
| Inflasi Tahunan | 2.5% – 3.5% | Target inflasi Bank Indonesia untuk stabilitas harga. |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5.0% – 5.5% | Proyeksi pertumbuhan PDB nasional. |
| Indeks Tertentu (α) | 0.10 – 0.30 | Variabel penyesuaian yang ditetapkan pemerintah. |
| Kebutuhan Hidup Layak (KHL) | Variatif per daerah | Survei KHL akan menjadi dasar penetapan. |
| Dampak Geopolitik | Tidak terukur | Potensi volatilitas harga komoditas global. |
Dampak Kenaikan UMR 2026: Multi-Sektor dan Makroekonomi
Kenaikan UMR, tak peduli seberapa besar angkanya, selalu membawa dampak berantai yang terasa di berbagai sektor ekonomi. Dari sisi pekerja, kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan. Namun, bagi pengusaha, hal ini berarti peningkatan biaya operasional yang perlu dikelola dengan cermat.
Pemerintah sendiri harus menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Dampak makroekonomi dari kenaikan UMR juga tidak bisa diabaikan, mulai dari inflasi, investasi, hingga pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, penetapan UMR selalu menjadi isu yang sensitif dan membutuhkan kajian mendalam.
Dampak Positif: Peningkatan Daya Beli dan Kesejahteraan Pekerja
Salah satu tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan daya beli pekerja, terutama bagi mereka yang berada di kelompok berpenghasilan rendah. Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa lebih banyak, yang pada gilirannya dapat mendorong permintaan domestik dan menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan daya beli juga berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup, seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Selain itu, kenaikan UMR dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan mempromosikan keadilan sosial. Pekerja merasa lebih dihargai dan termotivasi, yang berpotensi meningkatkan produktivitas. Ini juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.
Dampak Negatif: Tantangan bagi Pengusaha dan Potensi Inflasi
Di sisi lain, kenaikan UMR menjadi tantangan signifikan bagi pengusaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki margin keuntungan terbatas. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat mengurangi profitabilitas perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan pengurangan karyawan atau penundaan ekspansi bisnis. Bagi industri padat karya, dampak ini bisa sangat terasa.
Potensi inflasi juga menjadi kekhawatiran. Jika kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi, pengusaha mungkin akan meneruskan kenaikan biaya tersebut ke harga jual produk atau jasa mereka. Hal ini dapat memicu spiral upah-harga (wage-price spiral), di mana kenaikan upah diikuti oleh kenaikan harga, yang pada akhirnya mengikis daya beli pekerja itu sendiri.
Strategi Pemerintah dalam Mitigasi Dampak
Pemerintah menyadari adanya potensi dampak negatif dari kenaikan UMR. Oleh karena itu, berbagai strategi mitigasi diterapkan, seperti pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang terdampak, program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, dan fasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha. Program-program seperti subsidi upah atau pelatihan vokasi juga dapat membantu meringankan beban pengusaha sekaligus meningkatkan kualitas SDM.
Dilansir dari Kementerian Keuangan, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar perusahaan tetap mampu beroperasi dan menyerap tenaga kerja, meskipun dengan adanya penyesuaian upah. Koordinasi antar kementerian dan lembaga juga diperkuat untuk memastikan kebijakan upah minimum selaras dengan kebijakan ekonomi makro lainnya.
Strategi Menghadapi Perubahan UMR 2026: Pekerja dan Pengusaha
Menghadapi perubahan UMR 2026 membutuhkan strategi yang matang, baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Persiapan yang baik akan membantu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi keuntungan dari penyesuaian upah.
Bagi pekerja, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan daya tawar. Sementara bagi pengusaha, ini adalah momen untuk mengevaluasi model bisnis dan mencari efisiensi. Adaptasi adalah kunci keberhasilan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Bagi Pekerja: Peningkatan Keterampilan dan Negosiasi
Pekerja memiliki peran aktif dalam menghadapi kenaikan UMR. Pertama dan terpenting, fokus pada peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) adalah investasi terbaik. Pekerja dengan keahlian yang relevan dan dibutuhkan pasar akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk menegosiasikan gaji di atas upah minimum. Mengikuti kursus, sertifikasi, atau pelatihan online adalah langkah konkret yang bisa dilakukan.
Kedua, pahami hak-hak ketenagakerjaan dan mekanisme pengupahan. Pengetahuan ini akan membantu pekerja dalam bernegosiasi dengan pengusaha dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi buruh juga dapat memberikan kekuatan kolektif dalam advokasi upah yang layak.
Bagi Pengusaha: Efisiensi Operasional dan Inovasi
Pengusaha harus proaktif dalam menghadapi kenaikan UMR. Langkah pertama adalah melakukan audit menyeluruh terhadap biaya operasional. Identifikasi area-area yang bisa diefisienkan tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan. Otomatisasi proses, optimalisasi rantai pasok, dan penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk menekan biaya.
Kedua, fokus pada peningkatan produktivitas karyawan. Investasi dalam pelatihan, lingkungan kerja yang kondusif, dan sistem insentif dapat mendorong karyawan bekerja lebih efisien. Inovasi produk atau layanan juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan nilai jual dan margin keuntungan, sehingga perusahaan lebih mampu menyerap kenaikan biaya tenaga kerja. Berdasarkan studi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), perusahaan yang inovatif cenderung lebih resilien terhadap tekanan biaya.
Peran Teknologi dan Digitalisasi
Baik pekerja maupun pengusaha dapat memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Bagi pekerja, platform pembelajaran online menyediakan akses mudah ke berbagai kursus keterampilan. Bagi pengusaha, perangkat lunak manajemen sumber daya manusia (HRM), sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dan alat analisis data dapat membantu mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi. Digitalisasi juga membuka peluang untuk pasar baru dan model bisnis yang lebih fleksibel, seperti kerja jarak jauh atau gig economy, yang dapat memengaruhi struktur biaya tenaga kerja.
Mitos dan Fakta Seputar UMR: Meluruskan Pemahaman
Banyak mitos dan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat mengenai UMR. Hal ini seringkali memicu perdebatan yang tidak konstruktif dan menciptakan polarisasi antara pekerja dan pengusaha. Meluruskan pemahaman ini menjadi sangat penting agar diskusi mengenai UMR dapat berjalan lebih objektif dan berdasarkan fakta.
Informasi yang akurat akan membantu semua pihak dalam mengambil keputusan yang tepat. Penting untuk membedakan antara opini pribadi dengan data dan kajian ilmiah.
Mitos 1: Kenaikan UMR Selalu Memicu Pengangguran Massal
Fakta: Ini adalah salah satu mitos yang paling sering diulang. Studi empiris menunjukkan bahwa hubungan antara kenaikan upah minimum dan pengangguran massal tidak selalu linear dan seringkali kompleks. Dalam beberapa kasus, kenaikan UMR memang dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan atau memperlambat perekrutan, terutama di sektor-sektor tertentu atau UMKM yang sangat sensitif terhadap biaya.
Namun, di sisi lain, peningkatan daya beli akibat kenaikan UMR dapat memicu permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Banyak faktor lain seperti kondisi ekonomi global, investasi, dan kebijakan pemerintah juga sangat memengaruhi tingkat pengangguran. Pengangguran lebih sering disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang relevan atau perlambatan ekonomi secara umum, bukan semata-mata karena kenaikan UMR.
Mitos 2: UMR Berlaku untuk Semua Pekerja Tanpa Terkecuali
Fakta: UMR atau Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota adalah upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya mendapatkan upah di atas upah minimum, sesuai dengan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan tersebut.
Pemerintah mendorong perusahaan untuk memiliki struktur dan skala upah yang adil, sehingga pekerja dengan pengalaman dan kompetensi lebih tinggi mendapatkan kompensasi yang sesuai. UMR adalah jaring pengaman, bukan patokan gaji maksimal. Banyak perusahaan yang membayar karyawannya jauh di atas UMR, terutama untuk posisi yang membutuhkan keahlian khusus atau di sektor industri tertentu.
Mitos 3: UMR Adalah Satu-satunya Komponen Gaji yang Penting
Fakta: UMR memang merupakan komponen penting, tetapi bukan satu-satunya. Paket kompensasi pekerja biasanya terdiri dari berbagai elemen, termasuk gaji pokok (yang tidak boleh lebih rendah dari UMR), tunjangan tetap (misalnya tunjangan makan, transportasi), tunjangan tidak tetap (misalnya bonus kinerja, komisi), dan fasilitas lainnya (misalnya asuransi kesehatan, dana pensiun).
Selain itu, lingkungan kerja yang baik, kesempatan pengembangan karier, keseimbangan kehidupan kerja, dan budaya perusahaan juga merupakan faktor non-finansial yang sangat penting dalam menentukan kepuasan dan loyalitas pekerja. Pengusaha yang cerdas tidak hanya berfokus pada UMR, tetapi juga pada total remunerasi dan nilai tambah yang ditawarkan kepada karyawan.
Waspada Penipuan dan Kontak Layanan
Dalam konteks informasi UMR yang seringkali dinanti-nanti, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan atau informasi palsu. Oknum tidak bertanggung jawab mungkin memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan hoaks atau melakukan tindakan penipuan yang merugikan.
Penting untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya pada janji-janji yang tidak masuk akal. Kehati-hatian adalah kunci dalam menghindari potensi kerugian.
Modus Penipuan Terkait UMR
Modus penipuan yang sering terjadi antara lain:
- Penyebaran Informasi UMR Palsu: Oknum dapat menyebarkan angka UMR yang tidak benar melalui media sosial atau pesan berantai, seringkali dengan tujuan memprovokasi atau menciptakan keresahan.
- Penawaran Bantuan Kenaikan UMR dengan Biaya: Ada kemungkinan oknum menawarkan jasa untuk membantu "mengurus" kenaikan UMR dengan imbalan sejumlah uang. Ingat, penetapan UMR adalah proses resmi pemerintah dan tidak melibatkan pungutan biaya kepada individu.
- Perekrutan Palsu Mengatasnamakan Instansi Resmi: Modus ini seringkali menjanjikan gaji tinggi (mengacu pada UMR yang belum ditetapkan atau dilebih-lebihkan) dengan meminta biaya administrasi atau transfer dana tertentu.
Selalu cek keaslian informasi dari situs web resmi pemerintah atau media massa terkemuka yang kredibel. Jangan pernah memberikan data pribadi atau melakukan transfer uang kepada pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan.
Kontak Layanan Informasi Resmi
Jika memiliki pertanyaan atau ingin memastikan informasi terkait UMR, masyarakat dapat menghubungi saluran resmi pemerintah:
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia:
- Website: www.kemnaker.go.id
- Call Center: 1500-630
- Kantor Pusat: Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan
- Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota:
- Kunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat untuk informasi UMP/UMK spesifik daerah Anda. Alamat dan kontak dapat ditemukan di situs web pemerintah daerah masing-masing.
Pemerintah juga seringkali mengeluarkan siaran pers atau pengumuman resmi melalui situs web dan media sosial mereka. Pastikan untuk selalu merujuk pada sumber-sumber ini.
Kesimpulan dan Disclaimer
Pembahasan mengenai gaji UMR 2026 menunjukkan kompleksitas dan pentingnya isu ini bagi seluruh elemen masyarakat. Dari mekanisme penetapan yang melibatkan berbagai pihak, proyeksi berdasarkan indikator ekonomi makro, hingga dampak multi-sektor yang ditimbulkannya, semua memerlukan pemahaman yang komprehensif. Pekerja dan pengusaha memiliki peran masing-masing dalam beradaptasi dan merencanakan strategi ke depan. Peningkatan keterampilan bagi pekerja dan efisiensi operasional bagi pengusaha menjadi kunci untuk menghadapi dinamika ini.
Penting untuk diingat bahwa angka dan proyeksi yang disampaikan dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan dinamika pasar kerja yang tidak terduga dapat memengaruhi penetapan UMR final di tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi dan terpercaya. Tetaplah proaktif dalam mencari informasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Kapan UMR 2026 akan diumumkan secara resmi?
Pengumuman UMP (Upah Minimum Provinsi) biasanya dilakukan paling lambat tanggal 21 November setiap tahunnya, dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) paling lambat tanggal 30 November. Jadi, UMP 2026 akan diumumkan pada November 2025, dan UMK 2026 pada akhir November 2025.
Apa saja faktor utama yang menentukan besaran kenaikan UMR?
Faktor utama yang menentukan besaran kenaikan UMR adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah/nasional, dan indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam formula perhitungan upah minimum. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga menjadi pertimbangan, meskipun tidak lagi menjadi komponen utama dalam formula.
Apakah semua pekerja berhak mendapatkan gaji sesuai UMR?
UMR adalah upah minimum yang wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya mendapatkan upah di atas UMR, sesuai dengan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan berdasarkan pengalaman, kinerja, dan kompetensi.
Bagaimana jika perusahaan tidak membayar gaji sesuai UMR?
Jika perusahaan tidak membayar gaji sesuai UMR yang telah ditetapkan, pekerja dapat melaporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Apakah UMR sama di setiap daerah di Indonesia?
Tidak, UMR (Upah Minimum Regional) terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besaran UMP berbeda di setiap provinsi, dan UMK bahkan bisa berbeda lagi di setiap kabupaten/kota dalam satu provinsi. Penetapan UMK harus lebih tinggi dari UMP di provinsi yang sama.